Pendidikan Jasmani di indonesia

Menurut M.J.Langeveld bahwa pandangan pendidikan yang cocok untuk pendidikan adalah mengakui manusia sebagai makhluk sosial,individual dan dwi tunggal
Mengingat sangat urgentnya masalah pendidikan bagi bangsa dan negara, maka hampir seluruh negara di dunia ini menangani secara langsung masalah – masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Terutama yang menyangkut masalah kebijakan atau policy. Dalam hal ini masing – masing negara mempunyai kebijakan sendiri – sendiri yang sesuai dengan keadaan. Adapun Dasar dan tujuan pendidikan di indonesia dari masa kemasa selalu mengalami perbaikan – perbaikan yang diharapkan agar dapat membenahi sitem pendidikan di indonesia. Hal ini dapat dilihat dari adanya Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
Dalam UU ini dikatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,bangsa dan negara. Sedangkan Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dimana Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Dalam UU ini juga dikatakan bahwa ada beberapa jenis Pendidikan yaitu : Pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal, pendidikan anak usia dini, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan berbasis masyarakat. Adapun Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Daftar Pustaka
Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional